KAB.TANGERANG.BERITATANGERANG.CO.ID -"Pembuat Undang Undang dan aturan untuk kesejahteraan Masyarakat terutama Kaum Buruh jangan jauh jauh dari pandangan para Pendidik atau Akademisi."
Hal ini diungkapkan oleh Dr. Andika Mucktar, SH.,M.Kn sebagai Keynote Speaker dalam Seminar yang digelar di Aula Kampus STIH Painan Cikupa, Sabtu (27/7/2024).
Seminar Nasional yang digelar oleh Mahasiswa STIH Painan dengan tajuk "Seminar Perlindungan Hukum dalam Hubungan Kerja Pasca Berlakunya UU N.6 Tahun 2023 Tentang Cipta kerja" melibatkan narasumber dari pihak pihak terkait baik dari unsur Pemerintah, Akademisi dan Para Aktivis Pekerja di Kabupaten Tangerang.
Dr. Burhanuddin SH MH perwakilan STIH Painan sebagai tuan rumah mengucapkan selamat datang di Kampus STIH Painan yang dalam waktu dekat akan berubah menjadi Universitas Darma Indonesia tentu Kampus ini diajar oleh para pendidik yang berkwalitas dan terakreditasi dengan Baik.
" Harapan dari seminar ini semoga bisa menambah wawasan dan keilmuan serta bisa mengaplikasikannya di masyarakat," ujarnya.
Kampus STIH Painan adalah Kampus bukan kaleng Kaleng, Berubahnya STIH Painan menjadi Universitas ini diharapkan akan banyak menampung mahasiswa yang akan belajar di kampus ini. STIH painan menyatakan satu-satunya Ilmu hukum yg berakreditas sangat baik. Dan didukung oleh dosen-dosen yang handal.
"Harapan universitas darma Indonesia nanti , menjadi tempat menimba ilmu, biaya nya bisa murah, bisa kuliah di rumah atau datang ke kampus dengan sistem daring,"ungkap Burhanudin.
Acara dibuka oleh Moderator yaitu Dr. Basyarudin, SH. M.kn dan memimpin acara seminar.
Dalam seminar Nasional ini Dr. Desiyanti, SH.,MH Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Tangerang memberikan pemapararn bahwa UU Cipta Tenaga Kerja dan permasalahannya.
Desy mengatakan pelaksanaan kontrak kerja, pesangon banyak penyimpangan dilakukan oleh para pengusaha dan itu diakui," ujar Desy.
Lanjut Desy, memaparkan beberapa tentang Hukum dan aturan tentang Ketenagakerjaan Berbagai teori hadir tujuannya adalah satu untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan jangan pandang aturan tersebut melalui persepsi sendiri atau cara pandang sendiri.
Sementara Supriadi, SE Ketua DPC KSPSI Kabupaten/Kota Tangerang mengatakan tingkat urgensi UU Cipta Kerja awalnya untuk menciptakan iklim dan Investasi dan akhirnya membuka lapangan Pekerjaan tapi nyatanya kita lihat sendiri. Tingkat pengangguran tinggi, PHK dimana mana, hengkangnya perusahaan perusahaan keluar Daerah bahkan Kolev dan gulung tikar, sehingga tujuan UU Cipta Kerja tidak tercapai.
" Buruh tingkat kesejahteraannya semakin turun, banyak aturan aturan yang menguras penghasilan buruh, sehingga UU Nomor 6 tahun 2023 ini sangat merugikan pekerja dan pro pengusaha sehingga buruh akan jauh dari kesejahteraan," ungkap Supriadi.
Akademi STIH Painan Dr. Junaedi, SE, SH, M.H M.Kn.,M.Si dalam seminar ini menjelaskan beberapa teori tentang hukum tapi yang intinya ada hukum dan aturan dibuat adalah upaya dari pemerintah kepada rakyatnya untuk hidup sejahtera dan lebih baik.
Ditempat yang sama Robin Ridwan Ketua DPD ABI (Advocate Bangsa Indonesia) Provinsi Banten dalam sambutannya merasa terhormat bisa berada di tengah orang orang hebat dan juga salam dari seluruh pengurus ABi.
Dalam kesempatan ini beliau mengatakan bahwa Dinamika hubungan induatrial adalah upaya pemerintah untuk menyesuaikan aturan dengan kebutuhan jaman. Advokasi memiliki tanggung jawab besar dalam menangani permasalahan hukum akibat hubungan Industrial dengan aturan aturan yang ada dan semakin kompleks.
Acara dimulai sejak pukul 09.00 Wib dan berakhir pada pukul 13.00 wib. Selesai Acara berfoto sama dan acara ditutup oleh H. Hasan dengan doa.
Red
