Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla berpose bersama Buruh Migran Nusantara dan Jajaran
JAKARTA.BERITATANGERANG.CO.ID - Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla menerima kunjungan Buruh Migran Nusantara (BMN) untuk melakukan diskusi tentang masalah yang kerap menimpa Pekerja Migran Indonesia sampai saat ini, Selasa (10/12/2024).
Dalam pertemuan tersebut Ketua Umum BMN, Adi Kurniawan yang hadir bersama jajaran memperkenalkan diri sebagai lembaga masyarakat yang menjembatani antar stakeholder, yakni Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan Pemerintah.
"Sektor pekerja migran adalah sektor yang istimewa. Perusahaan yang kami jembatani terbagi 2 kategori, P3MI dan perusahaan pengguna jasa di luar negeri. Pemerintah sendiri ada 2 kategori, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Luar Negeri," ucapnya.
Adi melanjutkan, jika ingin visi misi menyejahterakan dan melindungi keselamatan pekerja migran Indonesia terlaksana, maka silaturahmi dan berdiskusi tentang kendala yang terjadi di lapangan dengan KemenP2MI, adalah salah satu langkah strategis bagi BMN.
"Dengan silaturahmi ke KemenP2MI, kami melihat Presiden Prabowo mulai serius melihat sektor pekerja migran Indonesia sebagai isu penting. Ditandai dengan naiknya kewenangan BP2MI menjadi Kementerian," pungkas Adi.
Wamen Dzulfikar apresiasi kunjungan dari BMN. Ia menyatakan, sektor pekerja migran tidak hanya ditangani oleh salah satu lembaga saja, karena kegiatan mereka (pekerja migran Indonesia), beririsan dengan kewenangan Lembaga/Kementerian lain.
"Tidak hanya Lembaga/Kementerian, kami juga butuh berkolaborasi dengan lembaga masyarakat seperti BMN ini. Kami ingin BMN juga menyuarakan tentang isu pekerja migran seperti, bagaimana cara bekerja ke luar negeri sesuai prosedur," ungkapnya.
Terakhir, Dzulfikar ingin bercita-cita KemenP2MI memiliki dana kontingensi, seperti yang dikelola untuk bencana alam, atau anti-terorisme.
Fey
