 |
| Ketua Umum PP IMALA, Ridwanul Maknunah |
BANTEN.BERITATATANGERANG.CO.ID - Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA) mengkritik keras kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak yang dinilai keliru dalam menentukan prioritas pembangunan. Di tengah kerusakan infrastruktur jalan yang membahayakan keselamatan warga, Pemkab justru menggelontorkan anggaran hingga Rp8 miliar untuk menata ulang Alun-Alun Rangkasbitung.
Ketua Umum PP IMALA, Ridwanul Maknunah, menyebut langkah tersebut mencerminkan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. “Taman yang masih layak direnovasi dianggarkan miliaran, sementara jalan utama yang rusak parah malah diabaikan. Di mana logikanya?” tegas Ridwan, Kamis (18/4).
Ia juga menyoroti metode perbaikan jalan yang dinilai tidak sesuai standar. Sejumlah ruas seperti Gunung Kencana, Lewidamar, hingga Jalan Siliwangi hanya ditambal menggunakan paving block, bukan hotmix. Meski perbaikan berlangsung selama empat bulan terakhir, belum terlihat peningkatan kualitas jalan yang signifikan.
“Ini bukan trotoar, tapi jalur utama. Kenapa pakai paving block? Jalan rusak ini setiap hari dilalui masyarakat. Harus tunggu ada korban dulu baru diperbaiki secara benar?” lanjutnya.
Pemerintah beralasan penggunaan paving block adalah solusi cepat saat musim hujan. Namun IMALA menilai alasan tersebut tak cukup kuat, mengingat banyak ruas lain justru tidak tersentuh perbaikan sama sekali. Warga bahkan terpaksa patungan untuk menambal jalan secara swadaya.
“Sudah bayar pajak, masih juga harus urunan. Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi soal keadilan. Pemerintah jangan cuma hadir saat kampanye,” cetus Ridwan.
IMALA mengingatkan janji kampanye Bupati Hasbi Jayabaya dan Wakil Bupati Amir Hamzah soal pembangunan konektivitas antar desa. Menurut mereka, janji tersebut hingga kini belum tampak diwujudkan secara merata dan konkret.
Mereka mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Lebak untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan menyusun ulang skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
“Kritik ini bukan bentuk oposisi. Ini seruan agar pemerintah sadar, bahwa jalan rusak bukan hanya ganggu aktivitas, tapi juga mengancam nyawa. Jangan sampai pembangunan hanya menjadi proyek simbolik tanpa dampak nyata,” pungkas Ridwan.
Red
.png)
